Kuwu Muali Sambut Baik Ketua DPD DHN -P- KPK PEPANRI Cirebon Saat Berkunjung

Mediapemuda.com - Ketua Forum Kuwu Kabupaten Cirebon (FKKC) Muali menyambut baik Ketua DPD DHN KPK PEPANRI saat berkunjung Ke kantor Balai Desa Keraton Kecamatan Suranenggala Kabupaten Cirebon pada hari Jum'at 15 Desember 2023. Adapun maksud dan tujuan Ketua DPD DHN KPK PEPANRI tidak lain bersilaturahmi dengan Ketua FKKC Muali yang juga sebagai Kuwu Desa Keraton. Dalam perbincangannya menyangkut beberapa hal diantaranya, tentang  Kinerja Pemerintah desa dalam hal pengelolahan keuangan dana desa (DD) yang bersumber dari APBN (Anggaran Pendapatan Belanja Negara) agar penggunaannya sesuai dengan peraturan yang ditetapkan pemerintah.

Disampaikan Wahab, "tujuannya berkunjung ke Kantor balai desa Keraton selain bersilaturahmi sekaligus menjelaskan maksud dan tujuan DHN -P- KPK PEPANRI ( Dewan Harian Nasional, Perkumpulan, Komunikasi Pemberantasan Korupsi, Pemantau Penyelamat Aset Negara Republik Indonesia) merupakan perkumpulan wadah Profesi pencegahan Korupsi dan penyelamat aset Negara Republik Indonesia dan berpayung hukum, berdasarkan Pancasila dan Undang - Undang Dasar 1945. Menjalankan aktivitas sebagai sosial control, membantu dan bersinergi dengan pemerintah yang dilandasi UU Republik Indonesia yang berlaku dewasa ini. Tugas dan aktifitas DHN P KPK PEPANRI bersinergi dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Tim task Tindak Korupsi (TIPIKOR), membantu Kejaksaan TNI/POLRI atau pejabat yang berwenang dengan memberikan Informasi apabila terdapat penyimpangan yang merugikan Negara dan masyarakat Bangsa Indonesia dengan cara tidak bertentangan dengan nilai  kemanusiaan, kesusilaan, Undang - Undang Dasar dan peraturan yang berlaku di Indonesia," terangnya.

Selaku Ketua FKKC Muali berharap, Kepada ketua ataupun anggota DHN P KPK PEPANRI apabila nanti menemukan kejanggalan - kejanggalan administrasi pada salah satu desa hendaklah mengedepankan koordinasi, "karena menurutnya, bisa saja ketimpangan ataupun perbedaan laporan yang terjadi bukan karena ada unsur kesengajaan akan tetapi karena ketidak pahamannya pada pembuatan administrasi laporan yang perlu diberikan pemahaman oleh beberapa pihak yang mengerti di bidangnya. Dan Muali juga siap mendampingi DHN KPK PEPANRI dalam melaksanakan monitoring administrasi pada desa-desa di kabupaten Cirebon, karena menurutnya untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan benar kita harus saling mengingatkan," jelasnya.

(Red/HR)